You are currently viewing Batasan Tingkatan keahlian Konsultan Pajak

Batasan Tingkatan keahlian Konsultan Pajak

Batasan Tingkatan keahlian Konsultan Pajak – Konsultan pajak yang telah memenuhi persyaratan, dapat memberikan jasa konsultasi perpajakan, namun hak dan kewajibannya dibatasi oleh bukti kompetensi profesional yang dimiliki. Ada 3 jenis Sertifikat Konsultan Pajak, yaitu:

  1. Sertifikat Konsultan Pajak Kelas A, berhak memberikan pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak selama menjalankan haknya dan memenuhi kewajiban perpajakannya, kecuali Wajib Pajak Dalam Negeri mempunyai perjanjian untuk menghindari pengenaan pajak berganda dengan Indonesia.
  2. Konsultan Pajak Kelas B berhak memberikan pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, tidak termasuk Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal asing, Perusahaan Tetap, dan Wajib Pajak yang berada di dalam negeri. yang telah sepakat untuk menghindari pajak berganda dengan Indonesia.
  3. Sertifikat Konsultan Pajak Kelas C, berhak memberikan pelayanan di bidang perpajakan selama Wajib Pajak orang pribadi dan badan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Kewajiban Konsultan Pajak

Sementara itu, konsultan pajak juga memiliki kewajiban. Konsultan pajak dengan izin praktik memiliki kewajiban sebagai berikut:

  1. Memberikan pelayanan konsultasi kepada Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  2. Mematuhi kode etik sebagai Konsultan Pajak dan berpedoman pada standar profesi Konsultan Pajak yang ditetapkan oleh Asosiasi Konsultan Pajak
  3. Wajib mengikuti kegiatan pendidikan berkelanjutan yang diatur dan diakui oleh Asosiasi Konsultan Pajak dan wajib mengikuti satuan kredit pendidikan berkelanjutan
  4. Kewajiban menyampaikan laporan tahunan kepada Penasehat Pajak
  5. Mengisi nomor dan informasi terkait Wajib Pajak yang telah diberikan jasa konsultasi pajak dalam bentuk softcopy dan dikirimkan melalui Aplikasi Administrasi Konsultan Pajak dan dalam bentuk hardcopy yang dicetak dari Aplikasi Administrasi Konsultan Pajak.
  6. Menambahkan ringkasan realisasi kegiatan pelatihan lanjutan bagi Penasehat Pajak yang wajib mengikuti pelatihan lanjutan.
  7. Melampirkan fotokopi kartu anggota Asosiasi Konsultan Pajak yang masih berlaku.
  8. Menyerahkan laporan tahunan ini paling lambat bulan April tahun pajak berikutnya
  9. Kewajiban untuk memberitahukan perubahan data pribadi Penasehat Pajak dengan memberikan bukti dokumen tentang perubahan dimaksud kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
  10. Asosiasi Konsultan Pajak wajib memberitahukan kepada Asosiasi Konsultan Pajak kepada Asosiasi Konsultan Pajak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal Surat Keputusan Penarikan Data Pendaftaran Asosiasi Konsultan Pajak di tempat Pajak Konsultan mengumpulkan dan melampirkan fotokopi keputusan keanggotaan kepada Asosiasi Konsultan Pajak. baru dan telah disahkan oleh ketua umum Perhimpunan Penasehat Pajak.
  11. Diperlukan untuk dokumen terkait Surat perjanjian atau perjanjian dengan persekutuan atau badan hukum yang didalamnya Konsultan Pajak terlibat dalam memberikan jasa konsultasi kepada Wajib Pajak.
  12. Kontrak atau perjanjian yang dibuat dengan Wajib Pajak menjadi dasar pembuatan Laporan Tahunan Konsultan Pajak.
  13. Wajib memberikan persetujuan atas publikasi data Konsultan Pajak dengan mencantumkan nama dan alamat Konsultan Pajak dalam permohonan Administrasi Konsultan Pajak.

Demikianlah penjelasan singkat mengenai Batasan Tingkatan keahlian Konsultan Pajak.

Leave a Reply