DJP Menyesuaikan SPOP Pajak PBB – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan peraturan baru tentang Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Perintahnya adalah PER 23/PJ/2021. Peraturan ini yang juga melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (7) PMK 48/2021 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022. Dengan berlakunya Peraturan ini, PER 19/PJ/2019 dicabut dan dinyatakan tidak sah.
“Untuk memberikan kemudahan, kepastian hukum yang lebih besar, dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak pada saat deklarasi objek PBB, perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan yang berkaitan dengan SPOP,” ujarnya tentang pembacaan PER 23/PJ/2021.
Berdasarkan Pasal 2 PER 23/PJ/2021, Wajib Pajak wajib menyatakan objek pajak yang didaftarkan dalam SPOP yang diajukan oleh Ditjen Pajak. SPOP yang digunakan adalah SPOP elektronik. DJP memberikan SPOP elektronik kepada Wajib Pajak melalui saluran tertentu sesuai dengan perkembangan teknologi informasi, termasuk situs web DJP atau saluran lain yang ditetapkan DJP.

Tanggal penyampaian SPOP oleh DJP merupakan tanggal pertama kali Wajib Pajak menerima SPOP pada tanggal 1 Februari tahun pembayaran PBB atas objek pajak PBB di Bidang Perkebunan, Bidang Perminyakan dan Bidang Pertambangan untuk energi panas bumi.
Kedua, pada tanggal 31 Maret pajak PBB terutang untuk keperluan pajak PFP di sektor kehutanan, pertambangan atau batubara dan lainnya.
Ketiga, tanggal pendaftaran Objek Pajak sebagaimana tercantum dalam SKT PBB, apabila pendaftaran Objek Pajak diterbitkan setelah Objek Pajak PBB diterbitkan setelah tanggal 1 Februari tahun pajak terutangnya UN, atau tanggal 31 Maret tahun pajak yang harus dibayar oleh PBB, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi pada saat PBB harus dibayar menurut syarat-syarat ketika PBB harus dibayar menurut syarat-syarat objek pajak pada tanggal 1 Januari tahun pajak di PBB. untuk mendapatkan bayaran.
DJP akan mengirimkan pemberitahuan bahwa pengiriman SPOP elektronik telah selesai melalui email pada tanggal pengiriman elektronik SPOP. Ketentuan mengenai format pemberitahuan terdapat pada lampiran PER 23/PJ/2021.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 6, pada saat PER 23/PJ/2021 diundangkan, ketentuan mengenai bentuk dan format SPOP serta perubahan SPOP untuk tahun pajak sebelum tahun pajak 2022 berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
DJP Menyesuaikan SPOP Pajak PBB
