You are currently viewing Hak dan Kewajiban Konsultan Pajak

Hak dan Kewajiban Konsultan Pajak

Konsultan pajak di Indonesia berhak memberikan jasa konsultasi pajak sesuai dengan tingkat keahliannya.

Hak Konsultan Pajak 

  1. Sertifikat konsultan pajak tingkat A memberikan pelayanan di bidang perpajakan kepada wajib pajak orang pribadi untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, kecuali wajib pajak tersebut bertempat tinggal di negara yang memiliki perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia.
  2. Sertifikat konsultan Pajak Tingkat B memberikan pelayanan di bidang perpajakan kepada wajib pajak orang pribadi dan badan untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakan, kecuali bagi wajib pajak yang melakukan penanaman modal asing, perusahaan tetap, dan wajib pajak yang berada di negara dengan perjanjian penghindaran pajak berganda. dengan Indonesia.
  3. Sertifikat konsultan Pajak Level C memberikan layanan perpajakan kepada wajib pajak orang pribadi dan badan sekaligus menegakkan hak dan kewajiban perpajakan mereka.

Kewajiban Konsultan Pajak Indonesia

  1. Konsultan perpajakan wajib memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
  2. Mematuhi kode etik konsultan pajak dan berpedoman pada standar profesi penasehat pajak yang diterbitkan oleh Asosiasi Konsultan Pajak.
  3. Berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan profesional yang diatur atau diakreditasi oleh asosiasi konsultan pajak dan dapatkan unit kredit CPD.
  4. Kirimkan laporan tahunan Anda ke konsultan pajak Anda.
  5. Ajukan perubahan tertulis atas nama dan alamat rumah dan kantor Anda dengan memberikan bukti perubahan tersebut.
  6. Berisi jumlah dan informasi tentang Wajib Pajak yang telah diberikan jasa konsultan pajak dalam salinan softcopy. Dikirim melalui aplikasi manajemen konsultan pajak dan hard copy aplikasi manajemen konsultan pajak,
  7. Melampirkan daftar pencapaian kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi konsultan pajak yang diminta untuk berpartisipasi dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan;
  8. Melampirkan fotokopi kartu anggota yang masih berlaku dari asosiasi konsultan pajak; dan
  9. Diajukan paling lambat akhir bulan April tahun pajak berikutnya.
  10. memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan menuliskan setiap perubahan data pribadi konsultan pajak dengan melampirkan bukti perubahan tersebut;
  11. Pemberitahuan tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak mengenai perubahan Lembaga Konsultan Pajak tempat Penasehat Pajak dikumpulkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat keputusan pembatalan pernyataan terdaftar dari Asosiasi Konsultan Pajak. dengan melampirkan fotokopi Surat Keputusan Keanggotaan kepada Lembaga Konsultan Pajak Wajib Pajak baru telah disertifikasi oleh Lembaga Konsultan Pajak. Ketua Umum Asosiasi Konsultan Pajak;
  12. Dokumentasi :

-surat kontrak /perjanjian dengan persekutuan/badan hukum yang melibatkan konsultan pajak dalam memberikan jasa konsultan kepada setiap wajib pajak, atau

-Surat kontrak/perjanjian dengan Wajib Pajak atas dasar penyusunan laporan tahunan konsultan pajak; dan

    13. Persetujuan untuk mempublikasikan data konsultan pajak berupa nama dan alamat konsultan pajak atas        permintaan manajemen konsultan pajak.

Itulah sedikit penjelasan tentang hak dan kewajiban konsultan pajak. Semoga bermanfaat

Leave a Reply