You are currently viewing NFT dan Aturan Pajak yang Mengatur di Indonesia

NFT dan Aturan Pajak yang Mengatur di Indonesia

NFT dan Aturan Pajak – Teknologi kini semakin maju dan dunia serba digital. Beberapa bidang sudah mulai memanfaatkan teknologi yang ada dan beralih ke model digital. Hal yang sama berlaku untuk investasi.

Banyak orang berbondong-bondong untuk berinvestasi dalam mata uang digital atau cryptocurrency seperti bitcoin, dodge, dan lainnya.

Investasi Crypto yang akhir-akhir ini menjadi topik hangat dan berkembang pesat adalah Non-Fungible Token atau NFT. Bahkan perusahaan video game mulai menawarkan NFT kepada pemain dalam bentuk avatar virtual.

Apa sebenarnya NFT itu? Pada dasarnya, NFT adalah akta kepemilikan aset digital yang diperdagangkan menggunakan cryptocurrency. NFT umumnya dapat dibeli dengan ether atau ETH dan dalam format digital seperti PDF, PNG, JPEG dan lain-lain. Seperti gambar GIF, video, dan musik dapat dikonversi ke NFT.

Lalu, Bagaimana dengan NFT dan Aturan Pajak di Indonesia ?

NFT juga berkembang pesat di Indonesia. Namun, hanya sedikit orang yang tahu tentang kewajiban pajak NFT. Artinya, otoritas pajak kembali mengkonfirmasi pajak NFT kepada publik.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Menteri Keuangan menegaskan bahwa orang yang berinvestasi di NFT wajib membayar pajak penghasilan (PPh) atas transaksi yang dilakukannya.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor mengatakan pajak transaksi NFT berdasarkan UU No. 36/2008. Noor mengatakan transaksi NFT yang meningkatkan kapasitas ekonomi dikenakan pajak penghasilan.

Membahas dengan mengacu pada UU No. 36/2008, jika transaksi jual beli NFT menghasilkan pendapatan atau meningkatkan kemampuan ekonomi penjual, maka PPh Pasal 21 dikenakan atas pendapatan tersebut.

Ada juga kemungkinan NFT dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jika NFT termasuk Barang Kena Pajak Tidak Berwujud. Jika omzet yang dilakukan oleh penjual NFT berada dalam batas yang ditentukan, maka penjual tersebut diperlakukan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan wajib memungut PPN 10%.

NFT = MASUK SPT!

Kementerian Keuangan juga menekankan bahwa NFT harus dimasukkan dalam SPT tahunan. Noor mencontohkan tidak ada aturan khusus untuk pajak NFT, tetapi menekankan bahwa modal NFT wajib pajak harus dimasukkan dalam laporan pajak tahunan.

Saat ini, tidak ada peraturan khusus mengenai perpajakan NFT. Pemerintah masih melakukan penyelidikan terkait pajak dan mempelajari lebih lanjut tentang cryptocurrency (termasuk NFT).

Leave a Reply