You are currently viewing Penyerahan Barang Kena Pajak

Penyerahan Barang Kena Pajak

Penyerahan Barang Kena Pajak – Dalam dunia pajak kita mengenal yang namanya PPN atau Pajak Pertambahan Nilai. Retribusi PPN pasti memiliki tujuan (principle of purpose) dan juga asas menurut asal atau asas asal. Di Indonesia, titik awal adalah tujuan.

Asas tujuan berarti bahwa PPN dipungut atau dipungut atas barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan di dalam (dalam negeri). Sedangkan asas asal-usul berarti PPN dipungut atau dipungut atas barang atau jasa yang berasal dari dalam negeri.

Merujuk pada Pasal 4 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN), pungutan atau pengenaan PPN terjadi karena transaksi atau kegiatan pengadaan dan penggunaan di dalam daerah pabean dan impor dengan bea masuk 10%. Namun saat ini tarif tunggal sudah naik 11% yang tertuang dalam UU No 7 Tahun 2021 (UU HPP). Sedangkan untuk kegiatan atau transaksi ekspor yang termasuk objek pajak dikenakan tarif 0%, hal ini diatur dalam Pasal 7 UU PPN.

Sebaliknya, jika negara tersebut menerapkan asas asal usul, maka transaksi atau kegiatan impor tidak dikenakan PPN atau dengan kata lain kegiatan tersebut dikenakan tarif 0%. Sedangkan kegiatan atau transaksi ekspor dalam prinsip ini akan dikenakan pajak yang disesuaikan dengan tarif dalam negeri atau negara.

Apa sebenarnya kiriman BKP (Barang Kena Pajak) itu? Untuk lebih memahami apa itu Pengiriman Kena Pajak, mari kita lihat detailnya di bawah ini.

Mengidentifikasi Penyerahan Barang Kena Pajak

Pada prinsipnya semua barang atau jasa yang disediakan di dalam daerah pabean merupakan objek pajak pemungutan PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Sementara itu, pengecualian pemungutan PPN diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Merujuk pada Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) Pasal 1A, dijelaskan bahwa kategori atau jenis barang yang termasuk dalam pemberian BKP (Barang Kena Pajak), yang termasuk dalam BKP adalah:

Penyerahan Hak BKP merupakan Hasil Kesepakatan

Pembelian hak BKP terdiri dari perjanjian atau perjanjian. Dalam hal ini yang dimaksud dengan perjanjian adalah kegiatan yang dilakukan dalam jual beli, barter, jual beli dengan mengangsur atau mengangsur, dalam perikatan atau perikatan yang menyangkut pelepasan hak milik.

Pemindahtanganan Barang Kena Pajak dengan Perjanjian

Pengalihan harta kena pajak merupakan akibat adanya perikatan atau perikatan jual beli dan/atau sewa. Dalam hal ini, pengalihan yang dilakukan di BKP juga dapat dilakukan, karena perjanjian atau kesepakatan sewa beli atau sewa guna usaha. Penyerahan Barang Terbebani dipahami sebagai pelepasan hak karena perjanjian atau kesepakatan yang dibuat berdasarkan perjanjian atau perjanjian yang dibuat dengan hak opsi.

Namun apabila penyerahan BKP belum selesai dan pembayaran harga jual tetap dilakukan secara bertahap, karena kepemilikan BKP telah berpindah dari penjual kepada pembeli atau dari pemberi sewa kepada penyewa, penyerahan dianggap telah terjadi pada saat penandatanganan perjanjian atau perjanjian. Namun, ada pengecualian jika pada saat penyerahan kendali yang sebenarnya melalui BKP terjadi sebelum penandatanganan perjanjian.

ada perantara atau melalui lelang. Dalam hal ini, pedagang perantara didefinisikan sebagai orang atau badan yang membuat kontrak atau perjanjian atas namanya sendiri atau atas nama orang lain dan menerima komisi atau upah untuk perawatan atau layanan tertentu, misalnya komisi. Yang dimaksud dengan juru lelang adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan lelang.

Pemakaian Pribadi dan Donasi Gratis dari BKP

Self use dalam hal ini berarti self use atau kepentingan pribadi, mulai dari manajemen hingga karyawan. Sedangkan free gift dapat diartikan sebagai pemberian yang dilakukan tanpa pembayaran, misalnya memberikan atau menghibahkan barang karena promosi kepada pembeli atau rekanan (afiliasi).

BKP Berbentuk Inventaris atau Aset

Dalam hal ini didasarkan pada tujuan semula tidak diperdagangkan, atau yang masih tersisa pada saat pembubaran perseroan. Persediaan dan kekayaan BKP disebut juga persediaan dan kekayaan BKP ditetapkan untuk tidak diperdagangkan atau diperbaiki pada saat perseroan bubar atau dengan kata lain menjadi objek PPN apabila syarat-syarat yang ada terpenuhi yaitu PPN dibayar pada saat akuisisi dapat dikreditkan.

Serah terima BKP dari Pusat ke Cabang

Hal ini berlaku untuk transfer BKP dari pusat ke cabang dan sebaliknya atau pengajuan BKP yang dilakukan antar cabang. Dalam hal ini apabila perusahaan mempunyai lebih dari satu tempat kena pajak, atau dengan kata lain tempat penyerahan barang kena pajak kepada pihak lain, misalnya kantor pusat atau tempat usaha, maka dikenakan PPN. Undang-undang, akan dianggap bahwa pengalihan harta kena pajak antar cabang tunduk pada BKP.

Sementara itu, afiliasi mencakup lokasi perusahaan, perwakilan, unit pemasaran, dan lainnya.

Penyerahan Barang Kena Pajak secara Konsinyasi

Dalam hal penyerahan dilakukan secara konsinyasi, dimana PPN yang dibayarkan pada saat penyerahan atau penyetoran BKP dapat dikompensasi dengan PK (pajak keluaran) selama masa pajak pada saat BKP diserahkan atau disetorkan dalam pengapalan

Dan apabila titipan BKP tidak laku atau tidak laku maka diputuskan dikembalikan kepada pemegang BKP yang menerima titipan (pengembalian). Pengembalian dilakukan berdasarkan Pasal 5A UU PPN. Selain itu, pengiriman sekarang dibebaskan dari pajak jika pengiriman dilakukan melalui usaha kecil.

Pengajuan BKP oleh Pengusaha Kena Pajak

Dalam konteks akad pembiayaan atau akad yang dibuat berdasarkan prinsip syariah, pemberiannya dianggap langsung dari PKP kepada pihak yang membutuhkan BKP. Dalam hal ini pengajuan BKP akan dilakukan melalui bank syariah atau dengan kata lain bank syariah akan bertindak sebagai pemberi pinjaman bagi pihak yang membutuhkan uang (nasabah).

Leave a Reply