You are currently viewing Rumah Warisan dan Tanah Bebas Pajak  

Rumah Warisan dan Tanah Bebas Pajak  

Rumah Warisan dan Tanah Bebas Pajak  – Orang yang memiliki tanah dan bangunan dapat dibebaskan dari pajak, tetapi ada syaratnya. Salah satu syaratnya adalah memiliki Surat Keterangan Bebas Pajak (SKB).

Hal ini tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 30/PJ/2009 tentang tata cara pemberian pembebasan kewajiban membayar atau memungut pajak penghasilan dari peralihan hak atas tanah dan bangunan.

Peraturan tersebut juga menjelaskan bahwa pembayaran atau pemungutan Pajak Penghasilan Hak atas Tanah dan Bangunan (PHTB), termasuk pengalihan hak atas tanah dan bangunan karena pewarisan, tidak termasuk.

Bab ini juga tertuang dalam Pasal 2 ayat (e) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 30/PJ/2009, yang menyebutkan pembebasan kewajiban membayar atau memungut pajak penghasilan atas penghasilan dari peralihan hak atas tanah atau bangunan. . dengan Pasal 2 ayat 1 huruf a, huruf d, huruf c dan huruf e. Hal ini juga diberikan dengan menerbitkan sertifikat bebas pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan.

Adapun permohonan penyerahan Surat Keterangan Bebas Pajak untuk pengalihan PHTB diajukan secara tertulis langsung kepada KPP yang terdaftar.

Dalam hal permohonan untuk memperoleh surat keterangan bebas pajak penghasilan dalam PHTB dapat diajukan oleh ahli waris orang tersebut. Pasal 4(c) menjelaskan bahwa permohonan harus dilampiri dengan surat keterangan waris dengan format sesuai Lampiran IV yang terkait dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Selanjutnya, Kepala KPP harus memutuskan selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah tanggal surat permohonan pembebasan pajak penghasilan mengenai seluruh penghasilan yang diterima dari PHTB.

Apabila ketua KPP tidak mengambil keputusan dalam batas waktu tersebut, maka permohonan dianggap dikabulkan dan kepala KPP wajib menerbitkan Surat Keterangan Bebas Pajak paling lambat 2 hari setelah berakhirnya jangka waktu.

Namun, terdapat pengecualian terhadap kewajiban membayar atau memungut pajak dari penghasilan dari PHTB, yang dapat diberikan secara langsung tanpa menerbitkan surat keterangan bebas pajak dengan dua kriteria wajib pajak.

Leave a Reply